Oleh: Nasaruddin Gante
Dalam dinamika kebangsaan dan pembangunan daerah, wadah berhimpun pemuda memilikiposisi geopolitik yang sangat strategis. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di tingkatDPD II (Kabupaten/Kota) ditakdirkan lahir sebagai laboratorium kepemimpinan sekaliguspayung pemersatu bagi beranekaragam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Namun, jikakita mau jujur dan melepaskan kacamata romantisme sejarah, ada pertanyaan mendasar yang hariini menggantung di benak anak-anak muda di tingkat akar rumput: “Di manakah kehadiran KNPI saat pemuda membutuhkan ruang dan solusi?”
Sebuah realitas yang kerap kita saksikan di banyak daerah adalah pola berulang yang cukupmemprihatinkan. Diskursus dan energi KNPI sering kali terkuras habis pada fase pra-Musda, perebutan estafet kepemimpinan, hingga seremoni pelantikan yang megah dan riuh. Namun, setelah panggung dibuka dan karpet merah digulung, keberadaan wadah ini perlahan meredup. Kehadirannya tidak lagi terdeteksi oleh radar kebutuhan pemuda baik mereka yang berjuang di sektor ekonomi kreatif, aktivis desa, pelaku UMKM muda, maupun kelompok marjinal di pelosok kecamatan.
KNPI mengalami apa yang disebut sebagai disfungsi struktural, di mana organisasi berisikoterjebak menjadi sekadar tempat “stempel berkumpulnya kepengurusan” atau kanal kompromielit politik lokal. Jika kondisi ini dibiarkan, KNPI bukan hanya kehilangan relevansi, tetapi jugakehilangan legitimasi moral di mata generasi muda yang makin kritis dan pragmatis-rasional.
Tiga Pilar Reorientasi KNPI DPD II
Untuk mengembalikan taji dan marwah KNPI DPD II agar kehadirannya benar-benar bernilaiserta dirasakan secara nyata, dibutuhkan reorientasi mendasar melalui tiga langkah substantif:
1. Melakukan Transisi dari Politik Panggung ke Pelayanan Publik Pemuda
KNPI tidak boleh hanya dipandang sebagai stepping stone (batu loncatan) transaksional menujupanggung politik elektoral semata. DPD II harus bertransformasi menjadi Agregator & Hub Pemberdayaan. KNPI wajib hadir mendampingi persoalan riil pemuda daerah: mulai daritingginya angka pengangguran terdidik, minimnya akses permodalan bagi wirausaha muda, hingga krisis literasi digital dan kepemimpinan di tingkat bawah.
2. Merumuskan Program Berbasis Data dan Realitas Daerah
Program kerja KNPI jangan hanya disusun di atas kertas demi memenuhi kualifikasi LaporanPertanggungjawaban (LPJ) hibah anggaran. KNPI harus memiliki database potensi pemudadaerah yang presisi. Apa masalah utama pemuda di sektor pesisir, pertanian, atau perkotaan? Dari data tersebut, lahirkan kebijakan organisasi yang terukur—misalnya pelatihan manajemenrantai pasok bagi UMKM muda, advokasi regulasi kepemudaan daerah (Raperda Pemuda), hingga pendampingan hukum dan sosial bagi pemuda di desa.
3. Menggerakkan Pengurus Kecamatan (PK) sebagai Ujung Tombak
Kehadiran KNPI tidak boleh bertumpu di pusat ibu kota kabupaten/kota semata. StrukturPengurus Kecamatan (PK) hingga tingkat desa/kelurahan tidak boleh sekadar dijadikan alatpemenuhan kuorum saat Musyawarah Daerah. PK harus diberdayakan menjadi sentra gerakan, diberikan otonomi program, dan dilibatkan aktif dalam membaca peta masalah di tingkat basis.
Kritik terhadap KNPI DPD II sama sekali tidak ditujukan untuk mengecilkan peran ataumendegradasi perjuangan para senior dan kader yang ada di dalamnya. Sebaliknya, kritik iniadalah bentuk kecintaan dan kepedulian dari dalam ekosistem pergerakan itu sendiri.
Legitimasi sebuah wadah pemuda tidak pernah ditentukan oleh seberapa besar papan nama di kantornya atau seberapa mentereng deretan nama di struktur kepengurusannya. Legitimasi sejatilahir dari sejauh mana kebijakan dan gerakan wadah tersebut mampu mengubah nasib sertamenjawab tantangan anak-anak muda yang diayominya.
Sudah saatnya KNPI DPD II keluar dari zona nyaman seremonial, melepas baju ego sektoral, dan kembali turun ke gelanggang nyata untuk menjadi jawaban atas harapan pemuda daerah.
Komentar