Peristiwa
Beranda » News » Dugaan Setoran Rp13 Juta di Rutan Makassar, SEMMI Sulsel Minta Kemenkumham dan APH Turun Tangan

Dugaan Setoran Rp13 Juta di Rutan Makassar, SEMMI Sulsel Minta Kemenkumham dan APH Turun Tangan

Foto: Ist

Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sulawesi Selatan mengecam keras dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap narapidana baru di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar.

Kecaman ini menyusul beredarnya kabar mengenai adanya kewajiban setoran hingga Rp13 juta bagi warga binaan baru selama proses masa pengenalan lingkungan (Mapenaling).

Kabid Informasi dan Komunikasi (Kabid Infokom) SEMMI Sulsel, Suandi, menegaskan jika dugaan tersebut terbukti, hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merusak integritas institusi pemasyarakatan dan mencederai hak asasi manusia (HAM).

“Rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pelayanan yang menjunjung tinggi hukum, bukan ruang yang dimanfaatkan untuk transaksi ilegal,” ujar Suandi.

Ia menambahkan, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantahan normatif dari pihak Rutan. Menurutnya, dibutuhkan verifikasi menyeluruh terhadap keterangan keluarga warga binaan, penelusuran aliran dana, hingga evaluasi aturan Mapenaling.

PMI Soppeng Beri Penghargaan kepada 7 Instansi dan 13 Pendonor

Secara hukum, UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengamanatkan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga binaan. Dugaan pemerasan atau penyalahgunaan jabatan juga berpotensi melanggar ketentuan pidana korupsi serta KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).

Atas dugaan pelanggaran tersebut, SEMMI Sulawesi Selatan menyampaikan lima poin tuntutan utama:

  1. Pemeriksaan Menyeluruh: Mendesak Kanwil Ditjenpas Sulsel dan Ditjenpas Pusat segera memeriksa dugaan pungli Rp13 juta di Rutan Makassar.
  2. Investigasi Transparan: Mendorong penelusuran aliran dana secara independen untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan oknum tertentu.
  3. Penegakan Hukum: Mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terlibat jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.
  4. Keterbukaan Publik & Perlindungan Saksi: Meminta hasil pemeriksaan dibuka secara transparan dengan tetap menjamin keselamatan saksi dan pelapor.
  5. Sanksi Tegas: Meminta pencopotan atau evaluasi jabatan bagi pejabat terkait apabila terbukti melanggar atau melakukan pembiaran

Suandi menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama untuk membuktikan kebenaran kabar tersebut. Ia juga mengancam akan membawa massa ke jalan apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius.

“Jika tidak ditangani secara transparan, SEMMI Sulsel siap mengonsolidasikan kader untuk menggelar aksi unjuk rasa secara damai. Usut tuntas, buka fakta, dan tindak tegas siapa pun yang terlibat!” tegas Suandi.

KBK PMR Soppeng 2026 Kumpulkan 2.417 Pelajar di Ganra

Berita Terkait

Berita Terbaru

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement