Pemerintahan
Beranda » News » Aswakada Minta Pusat Pertegas Peran Wakil Kepala Daerah

Aswakada Minta Pusat Pertegas Peran Wakil Kepala Daerah

Katalisnews.com – Kubu Raya – Bimbingan Teknis Nasional Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada) di Kubu Raya, Kalimantan Barat, 4-6 November 2026, merekomendasikan revisi Peraturan Pemerintah tentang pembagian tugas, wewenang, dan hak wakil kepala daerah.

Wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia mengusulkan revisi itu agar regulasi memberi kepastian hukum dan tidak lagi menimbulkan tumpang tindih tugas di lapangan.

Selain revisi PP, forum menghasilkan tiga poin lain: komitmen sinergi dengan kepala daerah, penyusunan bahan masukan untuk pemerintah pusat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Empat Poin Hasil Bimtek
Forum menyepakati empat poin utama:
Mendorong revisi PP tentang tugas, wewenang, dan hak wakil kepala daerah secara tertulis.
Membangun sinergi dengan kepala daerah tanpa dikotomi kekuasaan.
Menyusun inventarisasi masalah tata kelola untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan di pusat. Menyelaraskan kebijakan strategis daerah demi pelayanan publik yang lebih baik.

Kepastian Hukum Jadi Pokok Persoalan
Peserta menilai aturan yang berlaku belum cukup rinci mengatur peran wakil kepala daerah. Akibatnya, pembagian tugas di setiap daerah bergantung pada kesepahaman personal antara kepala daerah dan wakilnya.

PMI Soppeng Beri Penghargaan kepada 7 Instansi dan 13 Pendonor

Karena itu, forum meminta pemerintah pusat menyusun aturan yang lebih tegas. Rekomendasi tertulis tersebut akan menjadi dasar advokasi Aswakada.

Sekretaris Jenderal Aswakada, Ir. Selle KS Dalle, menyebut revisi PP sebagai kebutuhan mendesak. Ia menilai kejelasan aturan akan menguntungkan semua pihak, termasuk kepala daerah.

“Kami tidak meminta kewenangan yang melampaui ketentuan. Kami meminta kejelasan. Kalau tugas dan hak wakil kepala daerah terang di dalam regulasi, kepala daerah juga lebih nyaman berbagi peran, dan masyarakat merasakan pelayanan yang lebih cepat,” kata Selle, yang juga menjabat Wakil Bupati Soppeng, Sulawesi Selatan.

Sinergi, Bukan Konfrontasi
Sementara itu Ketua Aswakada Armuji yang juga Wakil Walikota Surabaya, Jawa Timur menegaskan bahwa asosiasi ini bukan wadah perlawanan terhadap kepala daerah. Ia menyebut Aswakada sebagai ruang berbagi pengalaman dan mencari pemahaman bersama atas persoalan di daerah.

“Jangan menganggap Aswakada ini sebagai pemberontak. Kita ingin membangun sinergi dengan kepala daerah,” ujar Armuji.

KBK PMR Soppeng 2026 Kumpulkan 2.417 Pelajar di Ganra

Hasil kesepakatan forum menegaskan pernyataan itu. Para peserta sepakat membangun pola kerja satu kesatuan dengan kepala daerah demi menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing.

Selle sependapat dengan arah tersebut. Menurut dia, hubungan kerja yang harmonis menjadi syarat utama efektivitas pemerintahan daerah. “Sinergi itu bukan slogan. Kami ingin ia punya pijakan aturan yang jelas,” ujarnya.

Masukan untuk Pusat dan Pelayanan Publik
Forum juga memutuskan merangkum persoalan tata kelola dari tiap kabupaten dan kota. Karakteristik hambatan memang berbeda di setiap daerah, sehingga Aswakada perlu mengumpulkan data yang utuh.

Hasil inventarisasi itu akan menjadi rekomendasi resmi bagi Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI. Aswakada juga akan menyampaikannya melalui forum asosiasi pemerintah daerah lainnya.

Aswakada Dorong Harmoni Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Di sisi lain, para peserta berkomitmen menyelaraskan kebijakan strategis daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Mereka memperkuat jejaring berbagi pengalaman agar program yang berhasil di satu daerah dapat diterapkan di daerah lain.

Dihadiri Pejabat Pusat
Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., membuka kegiatan dan memberikan sambutan. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., tampil sebagai narasumber. Selle memandu sesi tersebut.

Armuji berharap bimtek ini memperkuat komunikasi dan koordinasi antarwakil kepala daerah. Dengan begitu, peran mereka dalam mendukung pemerintahan yang harmonis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat semakin kuat.

Redaksi

Berita Terkait

Berita Terbaru

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement