Katalisnews.com, Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar mendesak PT Pertamina (Persero) dan pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pengawasan dinilai tak boleh berhenti pada alur distribusi dari depo ke SPBU, melainkan harus menyasar langsung penyaluran dari SPBU ke masyarakat konsumen.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi HMI Cabang Makassar, Fahmi Sofyan Syahrir, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah instansi terkait dan perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Fahmi menyoroti adanya kesenjangan antara data kuota BBM bersubsidi di atas kertas dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, pola pengawasan saat ini rentan mengalami kebocoran hingga memicu kelangkaan serta antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU wilayah Sulawesi Selatan.
“Proses pengawasan distribusi dari depo ke SPBU memang berjalan, namun persoalan mendasar terletak pada alur penyaluran dari SPBU ke masyarakat. Ada perbedaan signifikan antara data administratif dengan realisasi di lapangan, sehingga kebocoran terus terjadi,” tegas Fahmi dalam forum tersebut.
Selain distribusi di tingkat SPBU, Fahmi juga mendesak Sales Area Manager Pertamina bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengaudit penggunaan bahan bakar pada proyek-proyek strategis dan industri skala besar di Sulawesi Selatan, seperti di kawasan Bantaeng, Luwu Timur, dan Takalar. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan operasional industri tidak merembes menggunakan BBM subsidi yang menjadi hak masyarakat. (#)
Komentar