Katalisnews.com – Soppeng – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Rabu (29/7/2026). Wakil Ketua DPRD Soppeng, H. Naspidin, memimpin langsung jalannya rapat tersebut.
Rapat paripurna ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta sejumlah undangan lainnya.
Penyerahan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah menggunakan dokumen ini untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE menyampaikan penjelasan pada Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 di kantor DPRD Kabupaten Soppeng.
Proyeksi Ekonomi Soppeng 2027
Bupati Suwardi memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang menjadi target Pemkab Soppeng pada 2027. Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,83 persen hingga 6,12 persen.
Tingkat kemiskinan diproyeksikan turun ke rentang 5,84 persen hingga 6,19 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di angka 2,67 persen hingga 2,95 persen. Pemkab Soppeng juga menargetkan PDRB per kapita mencapai Rp82,97 juta hingga Rp83,89 juta, disertai Indeks Pembangunan Manusia pada kisaran 74,75 hingga 75,36 poin.
Struktur APBD 2027: Pendapatan Rp949,88 Miliar
Selain indikator makro, Bupati Suwardi juga memaparkan proyeksi struktur APBD Tahun Anggaran 2027. Pemkab Soppeng menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp949,88 miliar, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp206,76 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp743,12 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp950,67 miliar. Pemkab Soppeng turut merancang penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp30 miliar untuk menutup kebutuhan anggaran tahun mendatang.
Dari sisi pengeluaran pembiayaan, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk pembayaran cicilan pokok utang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp20,04 miliar. Pemkab Soppeng juga menganggarkan pembayaran utang daerah sebesar Rp9,16 miliar dalam struktur pembiayaan tersebut.
H. Suwardi Haseng bersama H. Naspidin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi PDIP di Rapat Paripurna DPRD Penjelasan Bupati dan Penyerahan Secara Resmi Terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2027
Bupati Soroti Tantangan Fiskal Daerah
Meski sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, Bupati Suwardi Haseng mengingatkan bahwa Kabupaten Soppeng masih menghadapi tantangan fiskal yang signifikan.
“Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, ruang fiskal daerah masih terbatas, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat,” ujarnya.
Menanggapi tantangan tersebut, Pemkab Soppeng menyatakan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas belanja daerah.
“Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus melakukan penguatan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Harapan Pembahasan Konstruktif Bersama DPRD
Melalui penyerahan Rancangan KUA-PPAS ini, Pemkab Soppeng berharap pembahasan bersama DPRD Kabupaten Soppeng dapat berjalan secara konstruktif. Pemerintah daerah menargetkan proses ini menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.
Lebih lanjut, Bupati Suwardi menekankan bahwa kebijakan anggaran tersebut harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Soppeng secara menyeluruh. DPRD Soppeng selanjutnya akan membahas Rancangan KUA-PPAS ini bersama tim anggaran pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi dasar penyusunan APBD 2027.
Redaksi
Komentar