Penulis: Prof. Dr. Ir. Zakir Sabara H. Wata, ST., MT., IPM., ASEAN Eng., APEC Eng. (Dosen Teknik Kimia FTI UMI Makassar / Wakil Rektor 2 UMI, Makassar)
Yang antre rakyat, yang disebut panik juga rakyat.
Stok katanya aman. Antrean tetap panjang. Baiknya kita tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang sebenarnya panik.
Beberapa hari terakhir, istilah panic buying ramai dipakai untuk menjelaskan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Saya tidak menolak kemungkinan itu. Bisa saja sebagian masyarakat, karena khawatir tidak memperoleh BBM, akhirnya membeli lebih banyak dari biasanya. Tetapi jika panic buying hendak dijadikan penjelasan utama, kita perlu sedikit lebih berhati-hati, sebab fakta lapangan yang diberitakan berbagai media menunjukkan persoalan yang jauh lebih kompleks.
Media melaporkan Pertalite tak kunjung tiba sejak pagi di sejumlah SPBU di Makassar, sementara warga tetap mengantre hingga sore. Dalam laporan lain, warga bahkan disebut rela menunggu berjam-jam setelah sejak malam sebelumnya tidak mendapatkan BBM. Ada pula pertanyaan sederhana dari publik: sampai kapan antrean ini berakhir? Pertanyaan itu muncul bukan setelah satu-dua hari saja. Media bahkan menyoroti bahwa klaim stok aman telah berulang kali disampaikan, sementara antrean di Sulawesi Selatan disebut telah berlangsung berbulan-bulan.
Di sinilah dua fakta yang tampak bertentangan berhadapan: stok dinyatakan aman, tetapi akses masyarakat terhadap BBM belum terasa aman. Persoalan ini perlu dibaca lebih jernih.
Stok Aman Belum Tentu Pelayanan Aman
Sebagai orang teknik kimia, Saya melihatnya sederhana. Kita bisa memiliki stok di terminal, tetapi jika distribusinya terlambat, kapasitas pelayanan terbatas, tidak semua nozzle aktif, kendaraan tangki terlambat datang, permintaan meningkat, terjadi transaksi berulang, praktik pelangsiran, atau gangguan pada mata rantai distribusi, konsumen tetap bisa mengalami kekurangan di titik pelayanan.
Jadi, stok aman secara agregat tidak otomatis berarti BBM tersedia di ujung nozzle. Masyarakat tidak membeli BBM dari laporan stok; masyarakat membeli BBM di SPBU. Jika produk belum tiba di SPBU, apakah orang yang tetap menunggu itu bisa langsung disebut melakukan panic buying? Atau sebenarnya ia sedang mengalami supply uncertainty – ketidakpastian pasokan di tingkat pelayanan?
Warga yang Antre Sejak Malam
Laporan berbagai media juga merekam suara warga yang mencari BBM sejak malam sebelumnya tetapi tidak mendapatkannya, lalu kembali mengantre berjam-jam keesokan harinya. Coba kita posisikan diri sebagai warga biasa: malam mencari BBM, tidak dapat; pagi menemukan antrean; setelah berjam-jam, BBM akhirnya tersedia. Kemungkinan besar orang itu akan berpikir, “Isi penuh saja, jangan sampai nanti malam habis lagi.”
Apakah perilaku itu bisa disebut panic buying? Bisa. Tetapi bisa juga merupakan respons yang sangat rasional atas pengalaman sebelumnya. Karena itu kita perlu membedakan panic buying sebagai penyebab dan panic buying sebagai akibat dari ketidakpastian pasokan. Perbedaan ini penting, jika keliru, kita bisa salah mendiagnosis masalah.
“Berhenti Menyalahkan Warga”
Ada satu laporan media yang menarik perhatian Saya: seorang pengamat meminta Pertamina jujur soal persoalan BBM dan berhenti menjadikan warga sebagai pihak yang disalahkan. Saya tidak hendak membawa ini menjadi soal siapa benar dan siapa salah, tetapi kritik tersebut layak didengar.
Jika warga disebut melakukan panic buying, semestinya ada data yang menunjukkannya. Berapa rata-rata volume pembelian per transaksi sebelum dan sesudah antrean terjadi? Berapa persen konsumen yang tiba-tiba membeli di atas kebutuhan normal? Berapa kendaraan yang melakukan transaksi berulang? Berapa lama stock-out terjadi di masing-masing SPBU? Berapa realisasi pengiriman dibanding kebutuhan harian?
Jika data menunjukkan lonjakan pembelian masyarakat secara ekstrem, saya pun akan mengatakan: ya, benar, ada panic buying. Tetapi sebelum data itu dibuka, psikologi masyarakat sebaiknya tidak dijadikan penjelasan pertama. Biarkan data menentukan diagnosis, bukan diagnosis menentukan data.
Delapan Kali Disebut Stok Aman, Antrean Belum Usai
Ini mungkin bagian paling menarik dari pemberitaan Tribun Timur: pernyataan bahwa stok BBM aman telah disampaikan berulang kali, sementara antrean di Sulawesi Selatan disebut sudah berlangsung hingga beberapa bulan. Jika informasi itu benar, pertanyaan publik menjadi sangat sah, jika stok terus disebut aman, mengapa antrean terus berulang?
Ini bukan berarti pernyataan “stok aman” keliru; bisa saja memang benar. Tetapi mungkin definisi “aman” perlu diperjelas: aman di terminal? Aman untuk kebutuhan berapa hari? Aman secara provinsi? Atau aman sampai SPBU dan tersedia ketika konsumen datang? Empat hal itu berbeda.
Karena itu, komunikasi publik soal BBM sebaiknya lebih spesifik. Bukan sekadar “stok aman”, melainkan: stok tersedia sekian kiloliter, kebutuhan harian sekian, realisasi penyaluran sekian, jumlah SPBU yang mengalami stock-out sekian, estimasi normalisasi sekian. Dengan begitu, publik baru merasa mendapat jawaban.
Pertamina Sendiri Melakukan Langkah Koreksi
Di sinilah argumen ini menjadi semakin menarik. Di satu sisi kita mendengar bahwa panic buying turut menyebabkan antrean. Di sisi lain, langkah penyelesaian yang diambil justru mencakup penambahan penyaluran, pengoperasian SPBU 24 jam, penambahan operator, optimalisasi nozzle, penyesuaian distribusi, dan pengawasan terhadap transaksi tidak normal.
Media melaporkan Pertamina menambah alokasi BBM sekitar 10–15 persen di wilayah yang membutuhkan, dan menyebut konsumsi solar meningkat sekitar 10–15 persen pada Juni–Agustus—antara lain karena aktivitas logistik, disparitas harga, serta indikasi pelangsiran. Pemerintah dan Pertamina juga memperkuat pengawasan terhadap transaksi berulang serta kendaraan yang diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi.
Maka, sebagai orang teknik, saya bertanya: jika masalahnya hanya panic buying, mengapa yang diperbaiki justru pasokan, distribusi, operator, nozzle, dan pengawasan? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun—saya justru mengapresiasi langkah koreksi tersebut, sebab langkah-langkah itu menunjukkan bahwa persoalan memang berada pada banyak titik sekaligus.
Jadi, Mungkin Bukan “Panic Buying atau Panic Supplying”
Bisa jadi keduanya saling memengaruhi: pasokan tidak pasti, antrean muncul, masyarakat khawatir, masyarakat membeli lebih banyak, permintaan sesaat meningkat, antrean makin panjang, masyarakat makin khawatir. Dalam bahasa sistem, inilah yang disebut feedback loop.
Karena itu, kita tidak perlu terburu-buru mencari satu tersangka. Masalahnya mungkin merupakan kombinasi dari pasokan, permintaan, distribusi, pelayanan, penyalahgunaan subsidi, dan perilaku konsumen. Semuanya perlu diperiksa.
Di Sinilah Kepercayaan Publik Menjadi Penting
Saya mengikuti pemberitaan Detikcom (detiksulsel), Antara, Kompas, Tribun Timur, Harian Fajar, Bisnis.com, Medcom, dan media lokal lainnya, juga membaca penjelasan pemerintah, DPRD, Pertamina, dan aparat—bukan untuk mencari media yang membenarkan pendapat saya, melainkan untuk melihat apakah fakta dari sumber yang berbeda bertemu.
Sejauh ini titik temunya cukup jelas: antrean nyata, warga menunggu lama, di beberapa lokasi produk sempat tidak tersedia, kapasitas pelayanan perlu ditambah, distribusi perlu diperkuat, dan transaksi tidak normal perlu diawasi. Dan mungkin memang sebagian masyarakat membeli lebih banyak karena khawatir. Semua itu bisa benar secara bersamaan, sehingga persoalannya terlalu kompleks jika hanya disederhanakan menjadi “masyarakat panic buying”.
Buka Datanya
Jalan keluarnya, menurut saya, sederhana: tidak perlu berdebat terlalu panjang. Buka saja data stok harian, penyaluran harian, kebutuhan aktual, jumlah SPBU yang stock-out, durasi stock-out, jumlah nozzle aktif, volume pembelian rata-rata per transaksi, frekuensi transaksi kendaraan yang sama, indikasi pelangsiran, serta kebutuhan dibanding kuota.
Dengan data itu, kita akan tahu apa yang sesungguhnya terjadi, apakah panic buying, panic supplying, persoalan distribusi, kapasitas pelayanan, penyalahgunaan subsidi, atau kombinasi semuanya. Sebab angka tidak bisa panik.
Saya tetap membuka kemungkinan bahwa masyarakat ikut memperbesar antrean. Tetapi jangan sampai sebab dan akibat tertukar. Orang bisa mengisi penuh karena kemarin tidak mendapat BBM. Orang bisa datang lebih pagi karena sebelumnya kehabisan. Orang bisa berpindah SPBU karena SPBU pertama kosong. Semua itu akan terlihat sebagai lonjakan permintaan, padahal akarnya mungkin berada di tempat lain.
Maka pendapat saya sederhana: panic buying mungkin menjadi amplifier, tetapi belum tentu menjadi akar masalah (root cause). Sebagai akademisi teknik kimia, saya terbiasa dengan satu prinsip, jika output sebuah sistem bermasalah, periksa seluruh prosesnya, jangan langsung menyalahkan orang yang berada di ujung sistem. Sebagai mantan aktivis, prinsip saya juga tetap sama: kepentingan publik harus dibicarakan. Tidak perlu marah. Data yang benar lebih kuat daripada suara yang keras.
Jadi: panic buying? Mungkin ada. Panic supplying? Mari kita periksa.
Yang pasti, yang antre rakyat, yang kehilangan waktu rakyat, yang mencari SPBU rakyat, yang berharap Pertalite datang rakyat. Jangan sampai, setelah semua itu, yang dianggap sumber masalah juga rakyat.
Tidak perlu mencari siapa yang harus dipermalukan. Tidak perlu pemerintah defensif, tidak perlu Pertamina defensif, dan masyarakat pun tidak perlu saling menyalahkan. Buka data. Akui yang memang bermasalah. Perbaiki yang perlu diperbaiki. Tindak yang menyimpang.
Tujuan kita sama: BBM tersedia, distribusi lancar, subsidi tepat sasaran, pelayanan cepat, masyarakat tenang. Jika itu sudah terjadi, saya yakin satu hal, masyarakat Sulawesi Selatan tidak perlu diajari agar tidak panik, sebab mereka memang tidak punya hobi mengantre BBM berjam-jam.*
Komentar