Kejaksaan Negeri berkolaborasi dengan Pemkab Soppeng untuk menekan harga bahan pokok menjelang Idul Adha. Target ambisius: 100 kali pelaksanaan sepanjang 2026.
SOPPENG – Katalisnews.com – Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, membuka langsung Gerakan Pangan Murah (GPM) GASPOL Adhyaksa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (19/5/2026). Kehadiran orang nomor satu Soppeng itu bukan seremoni biasa — ini adalah sinyal bahwa pemerintah daerah menganggap stabilitas harga pangan sebagai urusan serius yang tak bisa ditangani sendiri.
Kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Soppeng dan Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui program GASPOL Adhyaksa menjadi upaya konkret menekan laju inflasi daerah dengan cara paling langsung: menyediakan kebutuhan pokok di bawah harga pasar, langsung ke tangan warga.
Kenapa Menjelang Idul Adha?
Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah bukan semata soal harga murah sesaat. Program ini dirancang sebagai langkah antisipatif menjaga ketersediaan pasokan pangan, khususnya saat permintaan melonjak menjelang Hari Raya Idul Adha — momen yang secara historis selalu menekan harga kebutuhan pokok dari bawah ke atas.
Keterlibatan Kejaksaan Negeri dalam urusan ketahanan pangan daerah sendiri merupakan fenomena yang patut dicatat. Ini bukan ranah hukum dalam arti sempit, melainkan wujud dari peran institusi negara yang semakin diperluas melampaui fungsi yudisialnya — sebuah pendekatan lintas sektor yang kini jamak ditemui di berbagai daerah sebagai respons atas kompleksitas masalah sosial-ekonomi.
Target 100 Kali: Ambisius atau Realistis?
Angka yang disebutkan Pemkab Soppeng cukup memancing perhatian. Hingga pertengahan Mei 2026, kegiatan serupa telah dilaksanakan puluhan kali di berbagai lokasi. Target keseluruhan: 100 kali pelaksanaan sepanjang tahun 2026. Jika dihitung, itu berarti rata-rata lebih dari delapan kali per bulan — atau hampir dua kali setiap pekan.
Konsistensi frekuensi ini yang akan menjadi ukuran sesungguhnya apakah program ini sekadar pencitraan atau benar-benar menjadi instrumen kebijakan pangan yang sistematis.
Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda; Wakil Bupati Soppeng, Kapolres Soppeng, Pasi Ops mewakili Dandim 1423 Soppeng, Ketua PN, Ketua PA, Kepala BPS Soppeng, Kakan ATR BPN Soppeng Kakanta Bulog, BRI, BPD, BNI, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Soppeng, aparat TNI-Polri, perwakilan berbagai instansi, pelaku usaha pangan, serta ratusan masyarakat umum, ini menunjukkan bahwa program ini setidaknya berhasil membangun koalisi pemangku kepentingan yang luas. (Redaksi)
Komentar