Sulawesi Selatan mencatat kemajuan: tingkat kemiskinan turun ke 7,43 persen pada 2025, lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun di balik angka itu, delapan kabupaten masih terjebak di atas 10 persen.
Katalisnews.com – Makassar – Inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Sulsel menggelar Musrenbang tematik penanggulangan kemiskinan sebuah forum yang bukan sekadar seremonial, melainkan upaya nyata menyatukan langkah lintas sektor.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 20 April 2026.
Forum ini mengusung tema “Transformasi Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berkeadilan” sebuah ikrar bahwa pembangunan tak boleh hanya soal pertumbuhan angka, tetapi harus menyentuh mereka yang paling tertinggal.
Bukan Lagi Urusan Satu Sektor
Jufri Rahman menegaskan, era penanganan kemiskinan secara tambal-sulam sudah harus ditinggalkan. Pendekatan parsial dinilai tidak lagi memadai menghadapi kompleksitas masalah yang terus berkembang.
“Pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan sebagai agenda strategis pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia menekankan tiga pilar utama intervensi: penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Data BPS: Capaian Positif, Tantangan Nyata
Berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan yang dirilis 5 Februari 2026, tingkat kemiskinan Sulsel pada 2025 berada di angka 7,43 persen — turun 0,34 poin persentase dari 7,77 persen pada 2024, sekaligus lebih rendah dari angka nasional sebesar 8,25 persen.
Capaian ini memperkuat posisi Sulsel sebagai salah satu provinsi dengan kinerja pengentasan kemiskinan terbaik di kawasan Indonesia Timur.
Namun data BPS per 22 September 2025 mengungkap wajah lain.
Delapan kabupaten masih mencatat tingkat kemiskinan di atas 10 persen: Pangkep (11,6%), Jeneponto (11,42%), Luwu (10,97%), Luwu Utara (10,74%), Enrekang (10,73%), Kepulauan Selayar (10,61%), Tana Toraja (10,54%), dan Toraja Utara (10,05%).
Di sisi lain, lima daerah dengan kemiskinan terendah adalah Kota Makassar (4,43%), Kota Parepare (4,44%), Kabupaten Sidenreng Rappang (4,91%), Luwu Timur (5,79%), dan Wajo (5,86%).
Kesenjangan ini tak luput dari perhatian Jufri. “Kondisi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus merata,” katanya. Ia meminta setiap pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi secara detail faktor-faktor penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing.
Integrasi Data sebagai Kunci
Musrenbang tematik ini juga selaras dengan target RPJMN 2025–2029 yang mendorong percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi berbasis data. Jufri mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan berbasis data, memetakan kantong-kantong kemiskinan secara spesifik, dan memastikan program intervensi benar-benar tepat sasaran.
Integrasi antara program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan disebut sebagai kunci dalam menekan kemiskinan secara berkelanjutan.
Jufri berharap forum ini menghasilkan rumusan kebijakan yang tidak hanya di atas kertas, tetapi berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Kegiatan dihadiri oleh Plt. Kepala Bappelitbangda Sulsel Irawan Dermayasmin Ibrahim, para wakil bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Selatan, serta kepala Bappelitbangda kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Penulis: Rehan
Editor: Matawardi
Komentar