Katalisnews.com – Soppeng – Pemerintah Kabupaten Soppeng resmi menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk memperkuat penjaminan proyek-proyek pembangunan daerah dan melindungi risiko selama proses pelaksanaannya.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kamis (11/6/2026). Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, dan Branch Manager Class I Makassar PT Askrindo Danny Supriyanto Aditya menandatangani dokumen kesepakatan tersebut, disaksikan sejumlah Kepala OPD terkait serta jajaran manajemen PT Askrindo Makassar.
Kerja sama ini mencakup dua layanan utama: Suretyship dan Asuransi Umum. Melalui layanan Suretyship, Askrindo memberikan jaminan atas pelaksanaan kontrak pekerjaan terutama pada proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah guna meminimalkan risiko kerugian akibat kegagalan kontraktor memenuhi kewajiban kontrak.

Sementara itu, layanan Asuransi Umum memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko, mulai dari kerusakan aset, kebakaran, kecelakaan, hingga gangguan lain yang dapat menghambat program pembangunan dan pelayanan publik.
Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas terwujudnya kemitraan strategis ini.
“Saya berterima kasih atas terbangunnya kesepakatan bersama ini. Pemkab tentu membuka ruang bagi siapa saja, termasuk perusahaan asuransi, untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan masyarakat, khususnya layanan penjaminan asuransi umum,” ujar Suwardi.
PT Askrindo merupakan bagian dari holding Indonesia Financial Group (IFG) dan tercatat sebagai salah satu perusahaan asuransi kredit terbesar di Indonesia. Sekitar 60 persen dari total proyek yang dijamin Askrindo adalah proyek-proyek pemerintah, menjadikan perusahaan ini mitra yang sangat relevan bagi kebutuhan Pemkab Soppeng.

Ini bukan kerja sama pertama antara kedua pihak. Pada April 2026, Askrindo telah lebih dulu menyerahkan bantuan Mobil Pintar kepada Pemkab Soppeng sebagai dukungan terhadap program literasi masyarakat. Kemitraan di bidang penjaminan proyek ini memperluas kolaborasi keduanya tidak hanya menyentuh ranah sosial dan pendidikan, tetapi juga tata kelola pembangunan daerah secara langsung.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Soppeng menargetkan minimalisasi risiko di setiap tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari fase perencanaan hingga penyelesaian akhir. Langkah ini sekaligus diharapkan menjadi model bagi kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan dalam membangun ekosistem pembangunan yang lebih aman, transparan, dan akuntabel.
Penulis: Rehan



Komentar