Katalisnews.com – Makassar – Delapan hari turun ke lapangan untuk Reses, menghasilkan daftar pekerjaan rumah yang panjang bagi pemerintah. Dari Soppeng hingga Wajo, warga tidak banyak meminta hal yang muluk. Mereka ingin jalan yang bisa dilalui, pupuk yang tersedia ketika musim tanam tiba, layanan kesehatan yang tidak terputus, serta usaha kecil yang punya modal untuk bertahan.
Daftar itu kini berpindah dari kampung ke ruang paripurna DPRD Sulawesi Selatan. Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Demokrat, Anarchie Arus Bakti, atau lebih akrabnya disapa, Bakti, menyampaikan hasil reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel.
Reses berlangsung 22-29 Juli 2026.
Bakti membawa sejumlah aspirasi warga daerah pemilihannya, Soppeng-Wajo, yang selama ini berhadapan dengan persoalan klasik pembangunan: infrastruktur yang belum merata, akses produksi pertanian yang tersendat, layanan dasar yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, serta ekonomi lokal yang membutuhkan dukungan.
Namun laporan reses bukanlah tujuan akhir. Justru setelah dokumen itu dibacakan di ruang paripurna, pertanyaan yang lebih penting muncul: seberapa jauh aspirasi tersebut akan berubah menjadi program, anggaran, dan pekerjaan nyata di lapangan?
Dari Jalan Rusak sampai Pupuk
Dalam laporan yang disampaikan Bakti, masyarakat menempatkan pemerataan infrastruktur sebagai salah satu kebutuhan paling mendesak.
Jalan provinsi, jalan tani, dan jembatan yang rusak atau pembangunannya tertunda menjadi keluhan warga. Bagi masyarakat pedesaan, persoalan ini bukan sekadar soal kenyamanan perjalanan.
Jalan menentukan seberapa cepat hasil panen keluar dari sawah. Jalan tani mempengaruhi ongkos angkut. Jembatan menentukan apakah akses ekonomi tetap terbuka ketika mobilitas masyarakat meningkat.
Karena itu, warga meminta percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekaligus rehabilitasi jaringan irigasi, drainase, saluran air bersih, serta penerangan jalan. Mereka juga meminta pemerintah memperhatikan titik-titik rawan kecelakaan melalui penyediaan sarana keselamatan lalu lintas, termasuk lampu lalu lintas.
Masalah lain muncul dari sektor pertanian.
Petani meminta pupuk bersubsidi, benih unggul, serta alat dan mesin pertanian tersedia secara merata, tepat waktu, dan tepat sasaran. Permintaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan petani tidak berhenti pada produksi.
Setelah panen, persoalan harga menunggu di depan pintu.
Fraksi Demokrat karena itu mendorong optimalisasi peran Bulog dalam menyerap hasil pertanian. Tujuannya menjaga harga sekaligus melindungi pendapatan petani.
Tanpa mekanisme penyerapan yang kuat, peningkatan produksi belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.
Ketika Aset Pemerintah Menganggur
Ada pula aspirasi yang lebih spesifik: masyarakat pesisir meminta aset tambak atau empang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diaktifkan kembali.
Usulan tersebut menarik karena menyentuh persoalan yang lebih besar daripada sekadar bantuan pemerintah.
Jika aset publik tersedia tetapi tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, pertanyaan tentang optimalisasi aset tentu menjadi relevan.
Bakti membawa usulan agar aset tersebut dapat dikelola melalui kerja sama dengan masyarakat setempat.
Di sektor kelautan, masyarakat juga meminta dukungan berupa perahu, mesin tempel, sarana penangkapan ikan, cold storage, Tempat Pelelangan Ikan, dan dermaga.
Sementara peternak menghadapi persoalan berbeda. Mereka membutuhkan penanganan wabah penyakit ternak, vaksin, sarana disinfeksi, serta stabilisasi harga pakan.
PMK dan ASF menjadi bagian dari perhatian dalam rekomendasi Fraksi Demokrat.
BPJS, Sekolah, dan Anak-anak yang Menunggu Persoalan layanan dasar juga muncul dalam daftar panjang aspirasi. Di sektor pendidikan, masyarakat meminta pemerintah mengisi kekosongan tenaga pendidik, terutama akibat pensiun. Mereka juga membutuhkan perbaikan sarana sekolah, buku pelajaran, serta rehabilitasi ruang laboratorium.
Beasiswa bagi siswa kurang mampu hingga perguruan tinggi masuk dalam daftar prioritas.
Di bidang kesehatan, persoalannya lebih mendasar: kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu harus tetap aktif.
Sebab bagi keluarga berpenghasilan rendah, status kepesertaan bukan sekadar urusan administrasi. Ketika sakit datang, status itu menentukan apakah mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa menghadapi beban biaya yang sulit ditanggung.
Karena itu, Bakti membawa pula usulan peningkatan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan dasar serta program pencegahan stunting dan kekerasan terhadap anak.
Anak Muda Tidak Hanya Butuh Pelatihan
Di sektor ekonomi, warga meminta pemerintah tidak berhenti pada pelatihan.
Pelaku UMKM, kelompok perempuan, dan pemuda membutuhkan akses permodalan, pendampingan manajemen, serta pemasaran.
Bantuan peralatan untuk mengolah hasil pertanian dan perkebunan juga diperlukan agar komoditas lokal memiliki nilai tambah.
Potensi wisata desa, seni, dan budaya daerah didorong untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru. Pemerintah juga diminta memperluas program padat karya dan pembinaan kepemudaan untuk menekan pengangguran.
Sementara pendidikan kejuruan perlu diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja.
Masalahnya jelas. Banyak daerah memiliki sumber daya dan tenaga kerja, tetapi tidak selalu memiliki ekosistem yang membuat keduanya bertemu.
Dari Aspirasi Menjadi Anggaran
Bakti menyebut reses sebagai bentuk kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat. Tetapi ukuran keberhasilan reses tidak berhenti pada berapa banyak titik yang dikunjungi atau berapa banyak aspirasi yang dicatat.
Ukuran akhirnya berada di tempat lain: apakah aspirasi itu masuk ke perencanaan, memperoleh dukungan anggaran, lalu benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan?
“Setiap suara yang kami dengar adalah amanah. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawal usulan-usulan ini hingga menjadi program, menjadi anggaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Bakti.
Ia mendorong koordinasi antara DPRD Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, instansi terkait, serta pemerintah kabupaten dan kota agar usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara bertahap.
Pernyataan itu sekaligus menempatkan pekerjaan berikutnya di depan mata: mengawal aspirasi yang telah dihimpun agar tidak berhenti sebagai dokumen reses.
Sebab bagi warga Soppeng-Wajo, jalan rusak tidak menjadi baik karena dicatat. Pupuk tidak sampai ke sawah karena masuk daftar rekomendasi. Begitu pula BPJS tidak otomatis aktif hanya karena persoalannya dibacakan dalam sidang.
Pada titik inilah kerja politik setelah reses benar-benar dimulai.
Bakti telah membawa suara itu dari lapangan ke ruang paripurna. Kini bola berada di meja kebijakan: apakah aspirasi warga Soppeng-Wajo akan menjadi anggaran dan pembangunan, atau kembali menjadi daftar panjang janji yang menunggu reses berikutnya?
Redaksi
Komentar