Pemerintah Kabupaten Soppeng turut ambil bagian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang melibatkan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Stabilitas harga dan ketahanan pangan jadi sorotan utama.
Katalisnews.com – Soppeng – Di tengah tekanan inflasi yang masih membayangi sejumlah daerah, pemerintah pusat menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual, Senin (25/5/2026). Pemerintah Kabupaten Soppeng hadir melalui Wakil Bupati, Ir. Selle KS Dalle, yang memimpin langsung delegasi daerah dari Ruangan Lamataesso, Kantor Bupati Soppeng, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata.
Forum nasional yang diikuti oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia itu menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan strategi bersama dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan ketahanan pangan di tingkat daerah.
Dalam forum tersebut, setiap daerah diminta memaparkan kondisi pergerakan harga, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah konkret yang telah dan akan ditempuh untuk meredam laju inflasi.
“Pengendalian inflasi bukan semata urusan pusat. Daerah punya peran besar dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk komoditas pangan strategis. Soppeng berkomitmen untuk terus mengawal stabilitas harga di tingkat lapangan,” ujar Wabup Selle KS Dalle.
Rakor ini melibatkan lintas sektor yang luas. Selain kepala daerah, turut hadir pula unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Bappeda, Bapenda, BKAD, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perdagangan, Keuangan, ESDM, dan Statistik dari seluruh penjuru Indonesia.
Di Ruangan Lamataesso, Wabup Selle didampingi oleh Asisten II Sekretariat Daerah Soppeng, perwakilan Kejaksaan Negeri Soppeng, Polres Soppeng, serta sejumlah Kepala OPD terkait, mencerminkan pendekatan lintas sektor yang menjadi ciri khas penanganan inflasi daerah yang efektif.
Keikutsertaan aktif Soppeng dalam forum semacam ini dinilai penting, mengingat inflasi bukan persoalan yang bisa diselesaikan secara parsial. Sinkronisasi data, kecepatan respons, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi faktor penentu keberhasilan pengendalian harga di lapangan.
Penulis: Rehan
Komentar