Katalisnews.com, Makassar – Tantangan berat yang dihadapi jurnalis perempuan di garis depan peliputan isu lingkungan dan hak-hak adat kini mendapat perhatian serius. Guna membekali mereka di lapangan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berkolaborasi dengan Tempo Witness menggelar pelatihan penguatan kapasitas Jurnalis Masyarakat Adat (JMA).
Kegiatan bertajuk “Meningkatkan Keselamatan Jurnalis Perempuan Adat yang Meliput Isu-isu Hak Masyarakat Adat” ini berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, dari tanggal 18 hingga 21 Mei 2026, dengan dukungan penuh dari International Programme for the Development of Communication (IPDC) UNESCO.
Pelatihan strategis ini mempertemukan 14 jurnalis perempuan adat dari berbagai penjuru nusantara, mulai dari Bali, Jayapura, Maluku, Maluku Utara, Papua Selatan, Sulawesi Selatan, hingga Tana Luwu.
Fokus utama dari program empat hari ini adalah memperkuat benteng pertahanan dan kapasitas para jurnalis perempuan tersebut dalam menghadapi berbagai risiko serta ancaman keamanan yang mengintai saat mereka menyuarakan hak-hak komunitas adat.
Urgensi keselamatan jurnalis ini ditegaskan oleh Kepala Unit Komunikasi dan Informasi Kantor Regional UNESCO Jakarta, Ana Lomtadze.
Melalui sambutannya yang disampaikan secara daring, Ana mengingatkan bahwa peran jurnalis kini semakin krusial di tengah meningkatnya ancaman global terhadap kebebasan pers.
Media yang bebas, independen, dan pluralistik dinilai sebagai pilar utama untuk memahami dinamika tantangan global serta memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Ana juga membeberkan fakta memprihatinkan mengenai tingginya intimidasi yang menyasar jurnalis perempuan, mulai dari kekerasan digital di ruang siber hingga ancaman fisik secara nyata.
Tekanan berlapis ini berdampak serius pada kondisi psikologis mereka sekaligus mengancam keberlanjutan profesi jurnalisme di wilayah-wilayah rentan.
Berdasarkan data global dari UNESCO, potret kerentanan ini terlihat sangat nyata. Lebih dari 70 persen jurnalis yang meliput isu lingkungan mengaku pernah mengalami serangan, intimidasi, atau tekanan kerja.
Angka yang tidak kalah mengejutkan menunjukkan bahwa sekitar tiga dari empat jurnalis perempuan pernah menjadi korban kekerasan daring.
Realitas pahit inilah yang memicu urgensi pembentukan ruang pembelajaran bersama dan sistem dukungan kolektif bagi jurnalis perempuan yang bertugas mendampingi komunitas rentan serta wilayah adat.
Di sisi lain, pentingnya peliputan dari perspektif internal komunitas adat disuarakan oleh Ketua Pengurus Harian AMAN Wilayah Sulawesi Selatan, Tendri Itti.
Dalam pembukaannya, Tendri menyoroti bagaimana Masyarakat Adat sejak lama terus dikepung berbagai persoalan pelik, mulai dari diskriminasi, perampasan wilayah adat, pemaksaan kebijakan yang merugikan, hingga kriminalisasi.
Sayangnya, dokumentasi dan pemberitaan objektif mengenai situasi riil di lapangan masih sangat minim.
Lebih jauh, Tendri mengkritik stigma negatif yang kerap menyudutkan Masyarakat Adat dengan label miskin. Menurutnya, publik harus melihat lebih dalam bagaimana kedaulatan dan cara hidup masyarakat adat yang secara turun-temurun justru menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian wilayahnya.
Di tengah perjuangan mempertahankan tanah, hutan, dan ruang hidup tersebut, kehadiran jurnalis perempuan adat menjadi sangat vital untuk meluruskan narasi dan menyuarakan realitas yang selama ini terabaikan.
Melalui pembekalan ini, diharapkan para jurnalis perempuan adat semakin berani dan berdaya dalam memproduksi informasi yang berimbang dan tajam dari komunitas mereka sendiri.
Guna mencapai target tersebut, kurikulum pelatihan dirancang secara komprehensif mencakup mitigasi risiko hukum, pengamanan fisik, keamanan digital, hingga penanganan isu-isu psikososial yang kerap menguras mental.
Seluruh materi esensial ini dibawakan langsung oleh dua fasilitator dan jurnalis senior dari Tempo Witness, yakni Harry Surjadi dan Agung Sedayu.
Pada sela-sela sesi intensif tersebut, para peserta juga aktif berdiskusi dan bertukar pengalaman berharga mengenai dinamika peliputan di daerah masing-masing.
Langkah progresif ini bukan sekadar pelatihan teknis sesaat, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang UNESCO dalam memperkuat kebebasan pers global.
Melalui inisiatif ini, AMAN dan mitra strategisnya juga menargetkan penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP) keselamatan yang dikhususkan bagi Jurnalis Perempuan Adat.
Output akhir dari kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong lahirnya karya-karya jurnalistik investigatif dan liputan mendalam yang berkualitas mengenai dinamika kehidupan serta perjuangan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia.
Komentar